newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 23 September 2026 – Kalangan akademisi menilai gagasan pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi perlu dirancang dengan mempertimbangkan prinsip keadilan bagi perguruan tinggi swasta atau PTS. Kebijakan tersebut dinilai tidak seharusnya hanya berorientasi pada mahasiswa yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi negeri. PTS memiliki peran besar dalam menyediakan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat di berbagai daerah, termasuk wilayah dengan keterbatasan kapasitas perguruan tinggi negeri. Karena itu, skema pembiayaan pendidikan perlu memberikan kesempatan yang proporsional bagi mahasiswa di kedua jenis perguruan tinggi. Pendekatan tersebut diharapkan membuat perluasan akses pendidikan benar-benar dapat dirasakan masyarakat secara merata.
Pendidikan gratis pada tingkat perguruan tinggi membutuhkan perencanaan pembiayaan yang berbeda dibandingkan pendidikan dasar dan menengah. Biaya penyelenggaraan perkuliahan mencakup kebutuhan tenaga pengajar, laboratorium, fasilitas pembelajaran, penelitian, teknologi, hingga operasional kampus. PTS pada umumnya memiliki struktur pendanaan yang sangat bergantung pada biaya pendidikan mahasiswa. Apabila pemerintah ingin memperluas kebijakan pendidikan gratis, karakteristik tersebut perlu menjadi bagian dari perhitungan. Skema yang tidak memperhatikan kondisi PTS berpotensi menciptakan ketimpangan baru dalam ekosistem pendidikan tinggi.
Akademisi juga memandang prinsip keadilan dapat diterapkan dengan menempatkan mahasiswa sebagai salah satu penerima utama dukungan pemerintah. Bantuan pendidikan dapat dirancang berdasarkan kondisi ekonomi dan kebutuhan mahasiswa tanpa semata-mata membedakan status perguruan tinggi negeri atau swasta. Pendekatan seperti itu memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memilih perguruan tinggi berdasarkan program studi, lokasi, maupun kualitas pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Pemerintah tetap dapat menetapkan standar dan persyaratan agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, perluasan akses pendidikan dapat berjalan bersamaan dengan penguatan mutu perguruan tinggi.
Keberadaan PTS juga memiliki peran strategis dalam menampung lulusan sekolah menengah yang ingin melanjutkan pendidikan. Kapasitas perguruan tinggi negeri tidak selalu mampu mengakomodasi seluruh calon mahasiswa setiap tahunnya. Di banyak wilayah, perguruan tinggi swasta bahkan menjadi pilihan utama karena lokasinya lebih dekat dan menyediakan program studi yang dibutuhkan masyarakat setempat. Kondisi tersebut membuat keberlanjutan PTS berkaitan langsung dengan kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan tinggi. Kebijakan pendidikan gratis karena itu perlu menghindari mekanisme yang dapat memperlebar kesenjangan antara kampus negeri dan swasta.
Selain aspek akses, pemerintah perlu memastikan kebijakan pembiayaan tetap mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Dukungan anggaran dapat dikaitkan dengan pemenuhan standar akademik, transparansi pengelolaan, serta kualitas pelayanan kepada mahasiswa. Perguruan tinggi juga perlu menjaga mutu tenaga pengajar, kurikulum, fasilitas, dan relevansi lulusan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat maupun dunia kerja. Kebijakan pendidikan gratis tidak cukup apabila hanya menghilangkan biaya yang dibayarkan mahasiswa tanpa memastikan kualitas pembelajaran. Perluasan akses dan peningkatan mutu harus berjalan secara bersamaan agar investasi pendidikan memberikan manfaat jangka panjang.
Penerapan kebijakan tersebut juga membutuhkan pemetaan kemampuan fiskal pemerintah dan kebutuhan pembiayaan perguruan tinggi secara menyeluruh. Jumlah mahasiswa yang besar membuat pendidikan gratis hingga perguruan tinggi membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Pemerintah perlu menentukan kelompok penerima, cakupan biaya yang ditanggung, serta mekanisme penyaluran dana agar kebijakan dapat berkelanjutan. Pengawasan diperlukan untuk mencegah penyimpangan sekaligus memastikan bantuan benar-benar digunakan untuk mendukung proses pendidikan. Dialog dengan perguruan tinggi negeri, PTS, mahasiswa, dan akademisi dapat membantu menghasilkan skema yang lebih realistis.
Gagasan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi pada akhirnya diarahkan untuk memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan tanpa terkendala kemampuan ekonomi. Namun, prinsip pemerataan perlu diterapkan dengan memperhitungkan posisi PTS sebagai bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Kebijakan yang memberikan ruang bagi mahasiswa perguruan tinggi negeri maupun swasta dinilai dapat menciptakan akses yang lebih berkeadilan. Pemerintah juga perlu menjaga keseimbangan antara kemampuan anggaran, keberlanjutan institusi, dan kualitas pendidikan yang diterima mahasiswa. Dengan rancangan yang matang, perluasan pembiayaan pendidikan tinggi dapat menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus mengurangi kesenjangan akses pendidikan.
