Uni Emirat Arab (UEA) resmi menjadi negara pertama di dunia yang menggunakan kecerdasan buatan (AI) dalam aktivitas legislatif formal. AI kini dilibatkan dalam merancang, meninjau, dan mengamendemen undang‑undang—sebuah langkah revolusioner dalam tata kelola pemerintahan.
UEA: Pelopor Pemerintahan AI
-
Pemerintah UEA membentuk Regulatory Intelligence Office, sebuah badan khusus yang bertugas memanfaatkan AI untuk menyusun dan memperbarui peraturan secara otomatis. Institusi ini menjadi penghubung antara hukum federal, implementasi kebijakan, dan layanan publik.The Sun+1Hypebeast+3Pearl Cohen+3Financial Times+3
-
Menurut sebuah laporan dari Financial Times, penggunaan AI ini memungkinkan proses pembuatan undang‑undang berjalan hingga 70% lebih cepat, meski para ahli menekankan pentingnya pengawasan manusia untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas.Financial Times
Strategi Nasional AI UEA
-
Sejak 2017, UEA sudah lebih dulu menunjuk Menteri Negara untuk AI—seorang posisi kabinet pertama di dunia yang khusus fokus pada penerapan AI di pemerintahanTIMEWikipedia.
-
Strategi AI nasional mereka mencakup investasi besar untuk membangun infrastruktur AI, edukasi, dan kolaborasi internasional. Abu Dhabi bahkan menargetkan menjadi pemerintahan paling berbasis AI di dunia pada tahun 2027.WikipediaCIO
Mengapa Ini Penting?
-
UEA memantapkan posisinya sebagai pendobrak inovasi dalam pemerintahan digital global—dengan memimpin transformasi dari birokrasi manual ke sistem berbasis algoritma.
-
Pendekatan ini membuka peluang baru dalam efisiensi legislatif dan pemerintahan berbasis data—meski sekaligus menimbulkan pertanyaan soal transparansi, bias data, dan kontrol demokratis.
Kesimpulan
Dengan langkah pionir ini—menggunakan AI untuk menyusun undang‑undang—UEA telah memulai era baru dalam pemerintahan modern. Ini bukan hanya soal efisiensi, tapi juga tantangan dalam memastikan integrasi teknologi dengan tata kelola yang etis dan transparan.