newssportsaz_0q4zf1
Jakarta, 10 November 2026 – Presiden Prabowo Subianto disebut tidak menolak niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Hal tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi setelah pertemuan antara Presiden dan Wakil Presiden yang berlangsung pada Selasa (10/11/2026). Pertemuan tertutup selama kurang lebih dua setengah jam itu membahas dinamika politik dan hukum yang berkembang terkait dokumen pendidikan Gibran. Prasetyo menjelaskan bahwa Gibran secara langsung menyampaikan keinginannya untuk meninggalkan jabatan wakil presiden di tengah polemik yang terus menjadi perhatian publik. Meski demikian, belum ada pengumuman resmi yang menyatakan bahwa pengunduran diri tersebut telah diterima atau diproses melalui mekanisme ketatanegaraan.
Prasetyo Hadi menegaskan bahwa informasi yang menyebut Presiden Prabowo menolak keinginan Gibran tidak sesuai dengan pembicaraan sebenarnya. Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah saran dan masukan kepada Gibran mengenai langkah yang dapat ditempuh untuk menghadapi persoalan tersebut. Penjelasan ini disampaikan untuk meluruskan berbagai kabar yang beredar setelah pertemuan kedua pemimpin negara itu diketahui publik. Prasetyo juga mengungkapkan bahwa pembicaraan berlangsung dalam suasana diskusi mengenai perkembangan hukum yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Namun, ia tidak memberikan penjelasan mengenai keputusan akhir Presiden terhadap niat pengunduran diri yang disampaikan Gibran.
Dalam pertemuan tersebut, Gibran juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum. Permintaan itu berkaitan dengan polemik mengenai dokumen persyaratan pendidikan yang digunakan saat pencalonannya dalam Pemilihan Presiden 2024. Gibran ingin persoalan tersebut memperoleh kejelasan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) agar tidak terus berkembang menjadi perdebatan politik. Prabowo disebut memberikan masukan agar proses pembuktian dilakukan melalui jalur hukum yang tersedia. Dengan demikian, pembicaraan tidak hanya membahas kemungkinan pengunduran diri, tetapi juga langkah penyelesaian persoalan hukum yang sedang dihadapi Wakil Presiden.
Seusai pertemuan, Gibran memberikan keterangan kepada wartawan di Istana Wakil Presiden, Jakarta, pada Selasa sore. Ia menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menyarankan dirinya tetap memperjuangkan persoalan dokumen pendidikan melalui PTUN dengan menghadirkan dokumen sejak jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Gibran juga menyampaikan rencana berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperoleh kepastian hukum mengenai dokumen pendidikan yang menjadi perdebatan. Gibran menegaskan bahwa dirinya menghormati aspirasi, kritik, dan saran masyarakat serta tidak menginginkan persoalan tersebut berkembang menjadi polemik politik berkepanjangan.
Wacana pengunduran diri Gibran muncul ketika sejumlah anggota DPR mulai mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait kedudukannya sebagai wakil presiden. Dorongan tersebut berkaitan dengan perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung mengenai persoalan dokumen pendidikan yang menjadi persyaratan pencalonannya. Sejumlah legislator dilaporkan telah memberikan dukungan terhadap usulan pembahasan melalui mekanisme parlemen. Meski demikian, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat masih membutuhkan proses resmi sesuai tata tertib DPR dan ketentuan konstitusi. Perkembangan ini membuat posisi Gibran menjadi perhatian karena terdapat dua kemungkinan mekanisme yang berbeda, yakni pengunduran diri atas kehendak sendiri atau proses pemberhentian melalui ketentuan konstitusional.
Secara ketatanegaraan, pengunduran diri seorang wakil presiden tidak dapat diselesaikan hanya melalui pembicaraan dengan presiden. Proses tersebut harus mengikuti mekanisme yang berlaku agar terdapat kepastian mengenai perubahan kedudukan pejabat negara. Apabila jabatan wakil presiden mengalami kekosongan, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. Pemilihan tersebut dilakukan paling lambat 60 hari setelah jabatan mengalami kekosongan. Oleh karena itu, pernyataan bahwa Prabowo tidak menolak niat Gibran belum dapat diartikan sebagai keputusan resmi bahwa jabatan wakil presiden telah ditinggalkan atau akan segera mengalami pergantian.
Hingga Selasa (10/11/2026), Gibran Rakabuming Raka masih menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia karena belum terdapat keputusan resmi mengenai pengunduran dirinya. Pemerintah juga belum mengumumkan tahapan administratif maupun konstitusional yang akan ditempuh setelah pembicaraan dengan Presiden Prabowo. Perhatian publik kini tertuju pada langkah Gibran dalam membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses hukum serta kemungkinan perkembangan pembahasan di DPR. Sikap Presiden yang tidak menyampaikan penolakan menunjukkan bahwa persoalan tersebut masih terbuka untuk dibahas lebih lanjut, tetapi tidak otomatis berarti pengunduran diri telah disetujui. Kejelasan mengenai kelanjutan jabatan Gibran akan bergantung pada keputusan resmi dan mekanisme hukum yang berlaku dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
