Pangandaran, 14 November 2026 – Seorang oknum prajurit TNI yang diduga melakukan intimidasi dan penganiayaan terhadap sejumlah santri di Pondok Pesantren Nurul Bayan, Kecamatan Cimerak, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, telah diamankan dan ditahan untuk menjalani proses pemeriksaan. Penanganan tersebut dilakukan setelah dugaan kekerasan di lingkungan pesantren menjadi perhatian masyarakat. Prajurit yang diduga terlibat kini berada dalam penanganan Polisi Militer untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum. Pihak TNI juga menyatakan akan menindaklanjuti perkara tersebut secara serius apabila ditemukan pelanggaran. Langkah penahanan dilakukan untuk mendukung proses pemeriksaan sekaligus memastikan penanganan kasus berjalan sesuai prosedur.
Peristiwa dugaan penganiayaan terjadi pada Kamis, 12 November 2026, ketika seorang anggota TNI mendatangi lingkungan Pondok Pesantren Nurul Bayan. Berdasarkan keterangan pengelola pesantren, prajurit tersebut awalnya datang dengan alasan ingin menemui pimpinan pondok. Namun, situasi kemudian berubah setelah yang bersangkutan memasuki area kegiatan santri dan diduga melakukan tindakan intimidasi. Sejumlah santri dilaporkan mengalami pemukulan yang menyebabkan ketakutan di lingkungan pesantren. Kejadian tersebut juga mengganggu suasana belajar karena para penghuni pondok merasa khawatir terhadap keselamatan mereka. Rangkaian peristiwa itu kemudian menjadi dasar laporan dan penanganan oleh pihak berwenang.
Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Bayan, Kiai Utay, mengungkapkan bahwa sedikitnya enam santri diduga menjadi korban tindakan kekerasan dan intimidasi. Dari jumlah tersebut, tiga santri disebut memilih pulang ke rumah masing-masing karena mengalami ketakutan setelah kejadian. Selain dugaan pemukulan terhadap santri putra, seorang santriwati juga dilaporkan menerima ancaman ketika menolak memberikan nomor telepon kepada prajurit tersebut. Terduga pelaku disebut sempat berusaha memasuki area asrama putri, tetapi mendapat penghadangan dari para santriwati. Kondisi tersebut menimbulkan keresahan di kalangan pengelola pondok dan keluarga santri. Pihak pesantren berharap seluruh korban mendapatkan perlindungan serta pendampingan selama proses penanganan berlangsung.
Prajurit yang diduga terlibat diketahui berasal dari Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan 336 Merak Sakti. Setelah menerima informasi mengenai kejadian tersebut, jajaran TNI mengambil langkah dengan mengamankan anggota yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Polisi Militer. Komandan Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan 50/Kandang Wesi, Letkol Infanteri Naryanto, menyampaikan bahwa pihaknya telah merespons laporan dan memastikan perkara ditangani melalui mekanisme yang berlaku. Perwakilan satuan juga mendatangi pondok pesantren untuk menyampaikan permohonan maaf kepada pengelola serta para santri. Meski demikian, permohonan maaf tidak menghilangkan kebutuhan pemeriksaan hukum terhadap dugaan kekerasan yang terjadi. Penanganan lanjutan diperlukan untuk memastikan bentuk pelanggaran dan tanggung jawab pihak yang terlibat.
Dalam proses pemeriksaan, Polisi Militer perlu mendalami keterangan para korban, saksi, serta terduga pelaku untuk memperoleh gambaran lengkap mengenai kejadian. Pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan apakah terdapat unsur penganiayaan, ancaman, maupun pelanggaran disiplin militer. Dugaan bahwa prajurit tersebut berada di bawah pengaruh minuman beralkohol ketika mendatangi pesantren juga perlu dibuktikan melalui keterangan dan bukti yang tersedia. Setiap temuan harus dinilai secara objektif agar penanganan perkara tidak hanya didasarkan pada informasi yang beredar di masyarakat. Apabila unsur tindak pidana terpenuhi, proses hukum dapat dilanjutkan melalui mekanisme peradilan yang berwenang. Prinsip praduga tak bersalah tetap harus dihormati hingga terdapat keputusan hukum yang berkekuatan tetap.
Kasus ini turut mendapat perhatian Majelis Ulama Indonesia yang mengecam segala bentuk kekerasan terhadap santri dan lingkungan pendidikan. Ketua MUI Pusat Bidang Pesantren, KH Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur, meminta agar penanganan perkara dilakukan secara tegas, adil, dan transparan. Menurutnya, pesantren merupakan tempat pendidikan yang seharusnya memberikan rasa aman bagi para pelajar. Karena itu, tindakan intimidasi maupun kekerasan tidak dapat dibenarkan, terlebih apabila diduga dilakukan oleh aparat negara. MUI juga menekankan pentingnya pendampingan terhadap para korban agar kondisi fisik dan psikologis mereka dapat pulih. Penegakan hukum yang profesional dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi TNI.
Penahanan oknum prajurit TNI yang diduga menganiaya santri di Pangandaran menjadi langkah awal dalam proses pertanggungjawaban hukum atas peristiwa tersebut. Pemeriksaan lanjutan diharapkan mampu mengungkap kronologi secara menyeluruh serta memastikan seluruh pihak yang terlibat dimintai keterangan sesuai kebutuhan penyidikan. Di sisi lain, keselamatan dan pemulihan para santri perlu tetap menjadi prioritas agar mereka dapat kembali menjalani kegiatan pendidikan dengan tenang. Pihak pesantren dan keluarga korban juga membutuhkan kepastian bahwa kejadian serupa tidak akan kembali terulang. Pengawasan serta pembinaan disiplin terhadap anggota militer menjadi bagian penting dalam mencegah penyalahgunaan kewenangan. Melalui proses hukum yang transparan dan perlindungan terhadap korban, penyelesaian perkara diharapkan dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memulihkan rasa aman di lingkungan pesantren.





