Medan, 16 November 2026 – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menjadi sorotan setelah muncul kabar mengenai permintaan penurunan foto Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden dari sejumlah kantor pemerintahan. Isu tersebut menarik perhatian karena berkaitan dengan penggunaan simbol kenegaraan di lingkungan instansi pemerintah. Penempatan foto presiden dan wakil presiden selama ini menjadi bagian dari tata kelola ruang kerja resmi yang mengikuti ketentuan protokoler. Karena itu, perubahan pemasangan foto pejabat negara tidak hanya menyangkut penataan ruangan, tetapi juga harus memperhatikan dasar hukum dan status jabatan yang berlaku. Hingga terdapat penjelasan resmi yang dapat diverifikasi, alasan serta cakupan instruksi yang dikaitkan dengan Bobby Nasution belum dapat dipastikan.
Bobby menyampaikan kepastian mengenai arahan tersebut saat ditemui di Lanud Soewondo, Medan, Senin (16/11/2026). Ia menjelaskan bahwa keputusan penurunan foto dilakukan menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Menurut Bobby, Ketua MPR RI Ahmad Muzani sebelumnya telah menyampaikan bahwa posisi wakil presiden mengalami kekosongan setelah pengunduran diri tersebut. Informasi itulah yang menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk melakukan penyesuaian terhadap pemasangan foto pejabat negara. Bobby juga memastikan bahwa arahan tersebut telah diteruskan kepada jajaran pemerintah provinsi agar dapat ditindaklanjuti.
Instruksi penurunan foto Gibran disampaikan Bobby kepada Penjabat Sekretaris Daerah Sumatera Utara, Timur Tumanggor. Kebijakan tersebut tidak hanya mencakup kantor pemerintahan, tetapi juga lingkungan sekolah yang berada di wilayah Sumatera Utara. Penyesuaian dilakukan agar pemasangan foto pejabat negara sesuai dengan perkembangan status jabatan di tingkat nasional. Berdasarkan pantauan pada Senin, foto Gibran sudah tidak terlihat di lobi Kantor Gubernur Sumatera Utara, sementara foto Presiden Prabowo Subianto dan lambang Garuda Pancasila masih terpasang. Kondisi serupa terlihat di Gedung DPRD Sumatera Utara, termasuk ruang sidang paripurna dan sejumlah ruangan lainnya.
Pengunduran diri Gibran dari jabatan wakil presiden sebelumnya disampaikan melalui surat kepada pimpinan MPR pada Kamis, 12 November 2026. Keputusan tersebut menjadi perhatian nasional karena menyangkut keberlanjutan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk periode 2024–2029. Gibran menyatakan bahwa pengunduran dirinya merupakan keputusan pribadi yang diambil setelah melalui pertimbangan. Ia juga membantah bahwa keputusan tersebut berkaitan dengan polemik dokumen pendidikan yang sebelumnya menjadi perbincangan publik. Setelah pengunduran diri itu, proses pengisian jabatan wakil presiden menjadi agenda ketatanegaraan yang harus diselesaikan sesuai ketentuan konstitusi.
Langkah Bobby Nasution mencerminkan tindak lanjut administratif pemerintah daerah terhadap perubahan jabatan di tingkat nasional. Penurunan foto Gibran dilakukan seiring dengan kekosongan posisi wakil presiden yang telah disampaikan pimpinan MPR. Sementara itu, pengisian jabatan wakil presiden selanjutnya harus melalui mekanisme sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yakni Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih. Pemerintah daerah diharapkan tetap menjalankan pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan sebagaimana mestinya selama proses tersebut berlangsung. Penyesuaian atribut kenegaraan di kantor pemerintahan dan sekolah menjadi salah satu konsekuensi administratif dari perubahan status pejabat negara.





