Jakarta, 1 September 2026 – Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, terus mengoptimalkan fasilitas kesehatan untuk memastikan kebutuhan medis warga terdampak gempa bumi tetap terpenuhi. Sekitar 9.000 warga yang berada di tenda-tenda pengungsian telah mendapatkan pelayanan kesehatan selama masa penanganan pascabencana. Pemerintah daerah mengerahkan fasilitas kesehatan yang masih dapat beroperasi sekaligus memanfaatkan tenda darurat untuk menjaga pelayanan tetap berjalan. Upaya tersebut dilakukan karena sejumlah fasilitas kesehatan mengalami kerusakan akibat gempa yang mengguncang kawasan Flores pada 15 Agustus 2026. Pemerintah juga memperkuat koordinasi dengan tenaga kesehatan, relawan, dan pemerintah pusat untuk menjangkau masyarakat di lokasi terdampak.
Kepala Dinas Kesehatan Manggarai Barat Theresia P. Asmon mengatakan pelayanan kesehatan terus dilakukan meskipun kondisi sejumlah fasilitas belum sepenuhnya kembali normal. Berdasarkan pendataan Dinas Kesehatan hingga 25 Agustus, sebanyak 3.151 pasien telah mendapatkan pelayanan medis di 26 puskesmas dan RSUD Komodo. Pasien yang dilayani tidak hanya berasal dari Manggarai Barat, tetapi juga mencakup warga dari kabupaten tetangga yang membutuhkan penanganan. Kondisi tersebut membuat fasilitas kesehatan di wilayah Manggarai Barat memiliki peran penting dalam penanganan dampak gempa. Dinas Kesehatan memastikan masyarakat yang membutuhkan pelayanan tetap dapat memperoleh penanganan meskipun terdapat keterbatasan fasilitas.
Sejumlah puskesmas yang mengalami kerusakan sedang hingga berat tetap menjalankan pelayanan dengan memanfaatkan tenda darurat. Langkah tersebut dilakukan agar aktivitas medis tidak berhenti hanya karena bangunan utama belum aman digunakan. Ketersediaan obat-obatan esensial dan alat kesehatan di lokasi pengungsian juga terus dipantau. Dukungan dari Kementerian Kesehatan dan berbagai pihak membantu menjaga kesinambungan pasokan kebutuhan medis di lapangan. Pemerintah daerah berupaya menempatkan pelayanan kesehatan sedekat mungkin dengan masyarakat yang masih tinggal di lokasi pengungsian.
Selain mengandalkan fasilitas kesehatan yang tersedia, Dinas Kesehatan Manggarai Barat juga mengerahkan tim medis untuk menjangkau wilayah pelosok. Tim penelusur diperkuat oleh sejumlah relawan dokter untuk mencari warga terdampak yang belum tercatat atau belum memperoleh layanan kesehatan. Masyarakat yang mengalami kesulitan mengakses fasilitas kesehatan juga diminta melaporkan kondisi mereka melalui saluran komunikasi yang mudah dijangkau. Petugas kemudian akan menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan penelusuran ke lokasi warga. Pola ini diperlukan karena kondisi geografis dan kerusakan infrastruktur dapat membuat sebagian wilayah sulit dijangkau secara langsung.
Perhatian pemerintah tidak hanya diarahkan pada penanganan luka fisik akibat gempa. Layanan kesehatan jiwa dan dukungan psikososial juga menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat yang masih mengalami trauma setelah bencana. Dinas Kesehatan membuka ruang kolaborasi dengan relawan yang memiliki keahlian dalam layanan kesehatan mental dan trauma healing. Pendampingan terutama dibutuhkan bagi anak-anak serta warga yang harus tinggal dalam kondisi pengungsian dalam waktu cukup lama. Dukungan psikososial diharapkan membantu masyarakat menghadapi tekanan dan ketakutan yang muncul setelah gempa maupun gempa susulan.
Di sisi lain, kondisi fasilitas kesehatan secara bertahap mulai mengalami pemulihan. RSUD Komodo telah kembali menjalankan seluruh aktivitas pelayanan di dalam gedung sejak 30 Agustus 2026. Namun, sebanyak 13 puskesmas di Manggarai Barat masih menjalankan sebagian pelayanan di luar gedung karena kondisi bangunan belum dapat digunakan secara penuh. Pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mengoptimalkan penggunaan tenda sebagai tempat pelayanan sementara. Pemulihan dilakukan secara bertahap dengan tetap mempertimbangkan aspek keselamatan tenaga kesehatan dan masyarakat yang membutuhkan layanan.
Jenis keluhan kesehatan yang muncul setelah bencana juga terus dipantau oleh petugas medis. Gangguan seperti infeksi saluran pernapasan akut dan hipertensi termasuk kasus yang ditemukan dalam pelayanan pascagempa. Kondisi lingkungan pengungsian, perubahan pola aktivitas, tekanan psikologis, serta keterbatasan fasilitas dapat memengaruhi kondisi kesehatan warga. Karena itu, pelayanan kesehatan perlu dilakukan secara berkelanjutan dan tidak hanya berfokus pada korban yang mengalami luka akibat gempa. Pemerintah juga perlu memastikan kebersihan lingkungan, ketersediaan air, sanitasi, obat-obatan, serta kebutuhan dasar lainnya tetap terjaga di lokasi pengungsian.
Secara keseluruhan, gempa bumi telah berdampak terhadap 36.102 jiwa atau 7.777 kepala keluarga di Manggarai Barat. Sebanyak 10.757 rumah dilaporkan mengalami kerusakan dengan tingkat ringan, sedang, hingga berat. Besarnya dampak tersebut membuat penanganan kesehatan membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah, Kementerian Kesehatan, tenaga medis, relawan, hingga organisasi kemasyarakatan. Dukungan tambahan dari berbagai pihak juga terus diberikan untuk membantu masyarakat melewati masa tanggap darurat dan memasuki tahap pemulihan.
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat memastikan pelayanan kesehatan tetap menjadi salah satu prioritas selama proses pemulihan pascagempa. Optimalisasi fasilitas yang masih berfungsi, penggunaan tenda darurat, pengerahan tenaga medis, serta pemantauan kebutuhan obat menjadi bagian dari strategi menjaga layanan tetap tersedia. Masyarakat terdampak yang belum memperoleh pelayanan juga diminta segera menyampaikan informasi kepada petugas atau fasilitas kesehatan terdekat. Dengan koordinasi yang semakin kuat, pemerintah berharap seluruh warga terdampak dapat memperoleh layanan medis yang dibutuhkan sekaligus mendapatkan dukungan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikologis setelah bencana.





