Jakarta, 20 November 2026 – Berulangnya gugatan terhadap Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) di Mahkamah Konstitusi (MK) kembali memunculkan perdebatan mengenai kualitas pembentukan regulasi dan peran lembaga negara dalam menjaga kepastian hukum demokrasi. Persoalan tersebut menimbulkan pertanyaan apakah banyaknya pengujian undang-undang mencerminkan kelemahan DPR sebagai pembentuk aturan atau justru memperlihatkan besarnya pengaruh MK dalam menentukan arah sistem pemilu. DPR bersama pemerintah memiliki kewenangan menyusun dan mengubah undang-undang, sedangkan MK bertugas menguji kesesuaiannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua lembaga menjalankan fungsi berbeda, tetapi keputusan yang dihasilkan dapat saling memengaruhi dalam praktik penyelenggaraan pemilu. Ketika suatu ketentuan berulang kali dipersoalkan, perhatian publik tidak hanya tertuju pada substansi pasalnya, tetapi juga pada proses pembahasan dan alasan di balik pilihan kebijakan tersebut. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya hubungan kelembagaan yang tetap menghormati pembagian kewenangan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Salah satu persoalan yang terus menjadi perdebatan adalah ketentuan ambang batas parlemen, persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden, serta pengaturan tahapan penyelenggaraan pemilu. MK sebelumnya telah mengeluarkan sejumlah putusan yang mengubah pemaknaan terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan mengenai ambang batas parlemen, misalnya, mengharuskan pembentuk undang-undang melakukan penyesuaian untuk penyelenggaraan pemilu berikutnya. Namun, proses revisi yang belum rampung membuat sejumlah persoalan kembali diajukan ke MK oleh masyarakat maupun kelompok pemerhati pemilu. Situasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan tidak selalu berhenti ketika putusan pengadilan dibacakan, sebab perubahan regulasi masih membutuhkan tindak lanjut DPR dan pemerintah. Ketidakpastian mengenai waktu dan substansi revisi juga menjadi perhatian karena penyelenggara pemilu memerlukan aturan yang jelas sebelum tahapan pemilihan dimulai.
Dari sisi DPR, kritik terutama berkaitan dengan kualitas perumusan undang-undang dan kecepatan menindaklanjuti putusan konstitusional. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyampaikan bahwa revisi UU Pemilu perlu disusun secara hati-hati agar tidak kembali menimbulkan banyak gugatan. DPR juga mendorong partai politik, baik yang berada di parlemen maupun di luar parlemen, untuk melakukan simulasi terhadap berbagai pilihan sistem pemilu. Pendekatan tersebut dimaksudkan agar perubahan aturan mempertimbangkan dampak terhadap peserta pemilu dan penyelenggaraannya. Meski demikian, kehati-hatian dalam pembahasan perlu diimbangi dengan kepastian jadwal agar revisi tidak terus tertunda. Sejumlah pemerhati demokrasi menilai keterlambatan pembentukan aturan dapat menyulitkan penyelenggara pemilu dalam menyiapkan regulasi teknis dan tahapan pelaksanaan.
Sementara itu, MK memiliki kewenangan konstitusional untuk menilai apakah suatu ketentuan undang-undang bertentangan dengan UUD 1945. Banyaknya permohonan pengujian tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa MK melakukan kesalahan, sebab setiap warga negara atau pihak yang memenuhi persyaratan memiliki hak mengajukan pengujian undang-undang. Namun, putusan MK yang berdampak luas terhadap desain sistem pemilu juga menimbulkan kebutuhan akan kejelasan penerapan dan konsistensi pertimbangan hukum. Perdebatan muncul ketika suatu putusan mengubah ketentuan yang sebelumnya menjadi dasar penyelenggaraan pemilu atau membutuhkan penyesuaian besar dalam waktu terbatas. Dalam kondisi demikian, koordinasi kelembagaan menjadi penting tanpa mengurangi independensi MK sebagai lembaga peradilan. DPR dan pemerintah tetap bertanggung jawab merumuskan kebijakan melalui proses legislasi, sedangkan MK memastikan kebijakan tersebut berada dalam batas konstitusi.
Berulangnya gugatan UU Pemilu pada akhirnya tidak dapat dijelaskan hanya sebagai persoalan DPR atau MK secara terpisah. Sebagian gugatan muncul karena adanya perbedaan pandangan mengenai konstitusionalitas aturan, sementara persoalan lainnya berkaitan dengan ketentuan yang belum diperbarui setelah putusan pengadilan. Revisi UU Pemilu membutuhkan pembahasan menyeluruh agar pengaturan pencalonan, sistem pemilihan, ambang batas, dan tahapan penyelenggaraan memiliki kepastian hukum yang memadai. Keterlibatan penyelenggara pemilu, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan partai politik dapat membantu memperluas pertimbangan sebelum perubahan disahkan. Transparansi proses legislasi juga diperlukan untuk mengurangi kecurigaan bahwa perubahan aturan hanya menguntungkan kepentingan politik tertentu. Dengan pembagian kewenangan yang jelas dan tindak lanjut putusan yang konsisten, DPR, pemerintah, serta MK diharapkan dapat mendukung terbentuknya sistem pemilu yang lebih stabil, adil, dan sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional.





