Jakarta, 18 Mei 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuantan Singingi menggelar hearing dengan pihak PT PCS setelah peristiwa jebolnya tanggul yang menyebabkan rumah-rumah warga terendam banjir. Insiden tersebut memicu keresahan masyarakat karena air meluap dengan cepat ke kawasan permukiman dan mengganggu aktivitas harian warga di sekitar lokasi terdampak. Sejumlah warga dilaporkan mengalami kerugian akibat rumah terendam air dan barang-barang mereka rusak akibat banjir yang datang secara tiba-tiba. DPRD Kuansing menilai perlu ada penjelasan dan tanggung jawab yang jelas dari pihak perusahaan terkait penyebab jebolnya tanggul serta langkah penanganan yang akan dilakukan ke depan.
Pengamat lingkungan menjelaskan bahwa kerusakan tanggul di kawasan industri atau area operasional perusahaan dapat menimbulkan dampak serius bagi masyarakat sekitar apabila sistem pengamanan tidak dirancang dengan baik. Tanggul memiliki fungsi penting dalam mengendalikan aliran air dan mencegah limpasan ke wilayah permukiman terutama saat curah hujan tinggi atau debit air meningkat. Ketika struktur tanggul mengalami kerusakan atau tidak mampu menahan tekanan air, risiko banjir mendadak menjadi sangat besar dan berpotensi merusak lingkungan maupun infrastruktur warga. Karena itu, pengawasan terhadap kondisi tanggul dan sistem drainase dinilai sangat penting untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Dalam hearing tersebut, DPRD disebut meminta penjelasan menyeluruh mengenai kondisi teknis tanggul serta prosedur pengawasan yang diterapkan perusahaan sebelum kejadian berlangsung. Pengamat kebijakan publik menjelaskan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab memastikan aktivitas perusahaan tidak menimbulkan dampak buruk bagi masyarakat sekitar. Selain investigasi penyebab kejadian, langkah pemulihan dan bantuan terhadap warga terdampak juga menjadi perhatian utama karena banyak keluarga harus menghadapi kerugian material akibat banjir yang merendam rumah mereka.
Peristiwa ini juga kembali membuka perhatian terhadap pentingnya pengelolaan lingkungan dan mitigasi risiko di kawasan industri maupun perkebunan. Pengamat tata lingkungan menyebut banyak wilayah di Indonesia masih menghadapi persoalan lemahnya pengawasan terhadap infrastruktur penahan air dan sistem pengendalian lingkungan milik perusahaan. Dalam kondisi cuaca yang semakin tidak menentu, kesiapan infrastruktur seperti tanggul dan drainase menjadi faktor penting untuk mengurangi potensi bencana yang dapat merugikan masyarakat luas.
Hearing DPRD Kuansing dengan PT PCS kini menjadi sorotan masyarakat yang berharap ada langkah nyata untuk menangani dampak banjir sekaligus mencegah kejadian serupa di masa mendatang. Banyak warga meminta perusahaan dan pemerintah daerah lebih serius memperhatikan keamanan lingkungan sekitar area operasional industri. Di tengah meningkatnya aktivitas pembangunan dan industri di berbagai daerah, keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan keselamatan masyarakat dinilai harus tetap menjadi prioritas utama dalam setiap pengelolaan lingkungan.






