Jakarta, 19 November 2026 – Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menyarankan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengambil posisi sebagai oposisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Usulan tersebut disampaikan menyusul tidak adanya lagi kader PSI yang secara resmi mewakili partai dalam Kabinet Merah Putih. Viva menilai kondisi tersebut dapat menjadi pertimbangan bagi PSI untuk menjalankan peran pengawasan terhadap pemerintah dari luar koalisi. Menurutnya, partai politik yang berada di luar pemerintahan tetap memiliki kesempatan memberikan kritik secara rasional dan objektif terhadap berbagai kebijakan negara. Pernyataan itu muncul di tengah perdebatan mengenai status PSI setelah sejumlah tokoh partai memutuskan mundur dari keanggotaan organisasi politik tersebut. Meski demikian, saran PAN belum menjadi keputusan resmi mengenai perubahan posisi PSI dalam koalisi pendukung Presiden Prabowo.
Perdebatan mengenai kedudukan PSI bermula setelah tiga tokohnya, yakni Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka, menyatakan pengunduran diri dari partai pada 9 November 2026. Ketiganya sebelumnya dikenal sebagai kader PSI yang menduduki jabatan strategis dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Raja Juli menjabat Menteri Kehutanan, Giring menjadi Wakil Menteri Kebudayaan, sedangkan Isyana menjabat Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Pengunduran diri tersebut membuat PSI tidak lagi memiliki kader yang secara langsung merepresentasikan partai dalam susunan kabinet. Viva Yoga berpandangan bahwa keadaan itu memengaruhi kedudukan politik PSI sebagai bagian dari koalisi pemerintahan. Karena itulah, ia menyarankan agar partai tersebut mempertimbangkan peran oposisi yang dapat memberikan masukan dan kritik terhadap jalannya pemerintahan.
Pandangan PAN mendapat tanggapan beragam dari sejumlah partai politik yang selama ini berada dalam lingkar pendukung pemerintah. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid juga menilai PSI berpotensi tidak lagi menjadi bagian dari koalisi karena kehilangan keterwakilan dalam kabinet. Namun, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan pandangan berbeda dengan menegaskan bahwa belum ada pernyataan resmi mengenai keluarnya PSI dari koalisi. Dasco menjelaskan bahwa hingga saat ini belum terdapat keputusan Presiden Prabowo maupun kesepakatan partai-partai pendukung pemerintah yang menyatakan perubahan status tersebut. Perbedaan pendapat ini memperlihatkan bahwa keberadaan kader dalam kabinet bukan satu-satunya ukuran untuk menentukan hubungan politik sebuah partai dengan pemerintah. Komitmen dukungan, komunikasi antarpimpinan partai, dan keputusan resmi organisasi juga menjadi faktor penting dalam menentukan posisi koalisi.
Dari internal PSI, Sekretaris Dewan Pembina Grace Natalie menegaskan bahwa partainya masih mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Grace menjelaskan bahwa pengunduran diri sejumlah tokoh dari PSI merupakan keputusan pribadi dan tidak berkaitan langsung dengan sikap politik organisasi. Menurutnya, PSI tetap memberikan dukungan terhadap program-program pemerintah yang dinilai berpihak kepada kepentingan masyarakat. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa PSI belum mengambil keputusan untuk beralih menjadi partai oposisi sebagaimana disarankan PAN. Sementara itu, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo turut menanggapi perkembangan tersebut dengan menyebut bahwa saat ini memang sudah tidak ada kader PSI yang berada dalam kabinet. Jokowi juga menyampaikan bahwa PSI sedang memusatkan perhatian pada penguatan struktur organisasi sebagai bagian dari persiapan menghadapi Pemilihan Umum 2029.
Perbedaan pandangan mengenai posisi PSI menjadi bagian dari dinamika politik nasional setelah perubahan keterwakilan partai dalam pemerintahan. Secara politik, partai yang tidak memiliki jabatan di kabinet tetap dapat mendukung pemerintah, memberikan kritik terhadap kebijakan tertentu, atau memilih menjalankan fungsi oposisi secara terbuka. Keputusan mengenai arah tersebut pada akhirnya menjadi kewenangan masing-masing partai melalui mekanisme internal organisasinya. Bagi PSI, pilihan untuk tetap berada dalam koalisi atau mengambil jarak dari pemerintah dapat memengaruhi strategi komunikasi politik dan persiapan menghadapi kontestasi elektoral mendatang. Sementara itu, PAN dan partai-partai lain terus memberikan pandangan mengenai pentingnya kejelasan posisi politik setiap anggota koalisi. Hingga kini, PSI masih menyatakan dukungan terhadap pemerintahan Prabowo, sehingga usulan agar partai tersebut menjadi oposisi tetap merupakan pandangan politik PAN dan belum mencerminkan perubahan sikap resmi PSI.







